Jelang Pilkada, KAHMI Jabar Serukan Tolak Politik Uang
kacenews.id-CIREBON- Presidium Majelis Wilayah Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (MW KAHMI) Jawa Barat, dr Asad, mengajak masyarakat dan elit untuk menghentikan praktik politik uang (money politic) pada Pilkada 2024.
Hal itu disampaikan dr Asad dalam diskusi publik dengan tema “Mengawal Pesta Demokrasi dengan Beradab untuk Indonesia Emas”, di Aula Universitas Swadaya Gunung Jati (UGJ) Cirebon, Kamis (25/7/2024).
Ia mengungkapkan, politik uang menjadi akar masalah dalam proses demokrasi di Indonesia. Banyak kepala daerah akhirnya terjerat masalah hukum karena kasus korupsi.
“Banyak kepala daerah yang akhirnya memakai rompi oranye (tahanan korupsi), karena dia terbebani untuk mengembalikan biaya politik yang mahal,” katanya.
Selain itu, politik uang juga menjadikan kepala daerah menjadi tidak bisa berfikir untuk membangun daerah dan terjebak pada sikap pragmatis. Di antaranya praktik suap, gratifikasi jabatan, dan lainnya. Sehingga solusi satu-satunya adalah dengan menghentikan praktik politik uang. Gerakan ini juga harus dilakukan oleh masyarakat pemilik suara dan komitmen dari para peserta Pilkada.
“Termasuk para pemuda dan mahasiswa harus aktif mengawal demokrasi tanpa politik uang, jangan ada lagi politik uang,” ujarnya.
Asad juga menyerukan agar masyarakat kembali ke hati nurani dan akal sehat serta menghindari hal-hal yang merusak demokrasi. Money politic, menurutnya, jelas melanggar undang-undang, dan merupakan tindak pidana pemilu. Sekaligus bertentangan dengan nilai-nilai agama, nilai-nilai universal serta falsafah bangsa.
“Dari diskusi ini saya berharap tumbuh kesadaran dan kita kembali ke hati nurani. Ayo kita mulai gerakan tolak money politic ini dari Kota Cirebon. Kemudian seluruh Jawa Barat dan selanjutnya seluruh Indonesia,” tuturnya.
Ia mengaku, dirinya akan maju sebagai calon Wali Kota Cirebon, namun tidak akan melakukan politik uang. Bahkan, ia rela tidak ikut dalam pencalonan wali kota jika harus melakukan praktik kotor.
“Kalau pun misal ada orang yang memberikan saya uang Rp 50 miliar untuk politik uang, saya lebih baik mundur, saya tidak tertarik menjadi wali kota kalau dengan cara seperti itu,” katanya.
Asad menyampaikan, gerakan menolak politik uang ini akan berlanjut dengan membentuk relawan independen dari kalangan pemuda dan mahasiswa. Mereka akan fokus mengawasi proses pilkada di Kota Cirebon dan memastikan tidak adanya praktik kotor utamanya politik uang.
Dalam diksusi tersebut, hadir sebagai pembicara tokoh masyarakat Kota Cirebon, Soenoto, praktisi hukum Joni M Sikumbang, serta Guru Besar Sosiologi Hukum Islam, Ahmad Kholiq.(Fa)
