Dinilai Normatif, DPRD Kabupaten Cirebon Kritisi Raperda RPJPD 2025-2045
kacenews.id-CIREBON- Fraksi di DPRD Kabupaten Cirebon melayangkan kritik tajam terhadap penyusunan Raperda Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Cirebon 2025-2045 yang telah disampaikan oleh Penjabat (Pj) Bupati Cirebon, H. Wahyu Mijaya, belum lama ini.
Salah satu kritik datang dari Fraksi Gerindra. Meski mengakui penyusunan RPJPD sudah sistematis, Fraksi Gerindra menilai program-program yang diajukan masih terkesan normatif dan tidak progresif.
Anggota Fraksi Gerindra, R. Cakra Suseno, menegaskan perlunya kemauan politik yang kuat dari Pj. Bupati untuk mewujudkan program pembangunan yang sesuai dengan visi dan misi daerah.
“Dalam APBD terlihat kesenjangan yang cukup tinggi antara belanja untuk aparatur dengan belanja untuk program kegiatan yang langsung dirasakan oleh masyarakat,” kata Cakra saat menyampaikan pandangan umum fraksi, Kamis (11/7/2024).
Fraksi Gerindra juga mengkritik strategi pengelolaan APBD yang dinilai kurang berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Mereka mendesak agar paradigma APBD diubah dengan lebih mengutamakan kebutuhan masyarakat.
“Dalam keuangan daerah, seharusnya tidak hanya memuat komponen APBD seperti pendapatan, belanja, dan pembiayaan, tetapi juga gambaran tentang kekayaan dan aset daerah,” tambahnya.
Fraksi Gerindra menekankan pentingnya data komprehensif tentang aset dan kekayaan daerah sebagai modal dasar untuk melaksanakan program kegiatan yang mampu mencapai visi dan misi kepala daerah.
Selain itu, mereka juga menyoroti adanya data kontradiktif antara program kenaikan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan indikator derajat pendidikan dan kesehatan masyarakat.
Mereka mendorong pemerintah kabupaten untuk merancang ulang program yang mampu meningkatkan IPM. Dalam RPJPD, Fraksi Gerindra juga menyoroti kurangnya gambaran target laju pertumbuhan ekonomi serta strategi yang akan dicapai, termasuk sektor-sektor yang dominan memberikan kontribusi.
Mereka mendorong pemerintah daerah untuk menciptakan iklim investasi yang dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan mengurangi angka pengangguran serta kemiskinan.
Fraksi Gerindra juga mengingatkan pentingnya langkah-langkah adaptasi strategis dalam menghadapi perubahan iklim, baik dalam hal sumber daya manusia maupun sumber daya lingkungan.
“Program-program pembangunan yang telah tersusun harus diikuti dengan strategi langkah riil yang bisa dievaluasi hasilnya, sehingga RPJPD tidak hanya teoritis dan normatif, tetapi benar-benar menjadi kebutuhan masyarakat Kabupaten Cirebon,” tegas Cakra.
Sementara itu, Fraksi Golkar DPRD Kabupaten Cirebon mempertanyakan kondisi tertinggalnya Kabupaten Cirebon dibandingkan kota/kabupaten lain di Provinsi Jawa Barat. Anggota Fraksi Golkar, Diah Irwany Indriati, mempertanyakan apakah masalah tersebut disebabkan oleh rencana pembangunan yang kurang tepat atau alokasi anggaran yang tidak memadai.
“RPJPD Kabupaten Cirebon tahun 2025-2045, yang menyongsong Indonesia emas, semestinya dirancang dengan apik. Acuannya dari Kementerian/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan RPJP Provinsi Jawa Barat dalam rencana pembangunan yang selaras,” ujarnya.
Diah menekankan pentingnya inovasi, kearifan lokal, dan penanganan permasalahan di Kabupaten Cirebon sebagai muatan utama dalam setiap penetapan arah kebijakan pembangunan jangka panjang. “Apakah draft Raperda tersebut sudah mengakomodir semua hal itu?” tanyanya.
Diah juga meminta perbaikan tata kelola pemerintahan Kabupaten Cirebon agar lebih baik lagi, serta memastikan bahwa SKPD telah menyiapkan RPJMD dan RKPD dengan baik. “Tolong saudara tanyakan dan berikan penjelasan pada kami,” pungkasnya.(Mail)
