Jika Kenaikan PBB Tetap Diberlakukan, Perekonomian Kota Cirebon Terancam Kolaps
kacenews.id-CIREBON-Jika Pemerintah Kota atau Pemkot Cirebon tetap keukeuh memberlakukan kenaikan PBB P2 (Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan), perekonomian di Kota Cirebon terancam kolaps.
Para pengusaha di Kota Cirebon, belakangan sedang berada dalam tekanan ekonomi yang sangat kuat berupa menurunnya daya beli masyarakat.
Di sisi lain, melemahnya rupiah atas dolar Amerika, membuat seluruh harga komoditi yang diperoleh dari impor mengalami kenaikan. Pengusaha di Kota Cirebon sudah berpikir dua kali mendatangkan barang yang impor.
“Bakal kolaps. Tanpa ada kenaikan PBB saja sudah kerepotan. Pelaku ekonomi sangat tertekan. Ditambah kenaikan PBB yang minimal 100 persen, bakal menjadi bencana ekonomi di Kota Cirebon,” tutur pengamat sosial setempat, Suhu Jeremy Huang Wijaya, Rabu 19 Juni 2024.
Suhu Jeremy memperoleh pengakuan langsung dari para pelaku ekonomi yang selama ini mendinamisasi perekonomian di Kota Cirebon. “Mereka mengeluh semua. Tanpa ada kenaikan PBB saja sudah kerepotan. Ekonomi global sangat mempengaruhi. Menguatnya dolar menekan rupiah, harga pun langsung tertekan, di sisi lain, daya beli masyarakat tegah menurun jauh,” tutur Suhu Jeremy.
Tekanan lain, ialah efek pertengahan tahun. Pergantian masa sekolah. Warga Kota Cirebon akan menutup pengeluaran karena terkonsentrasi pada biaya untuk menyekolahkan anak-anaknya.
“Ini masalah yang sangat berat. Jika Pemkot Cirebon tetap bertahan dengan kenaikan PBB, alih-alih memperoleh pendapatan yang meningkat, yang terjadi justru sebaliknya. Sebab perekonomian di Kota Cirebon akan merosot seketika,” tutur Suhu Jeremy.
Suhu Jeremy menjelaskan kondisi kekinian di pasar Kota Cirebon. Sekarang, seluruh barang kebutuhan pokok, terutama yang impor akan naik seketika begitu rupiah melemah. Perekonomian juga sangat lesu.
“Silakan Pemkot mengecek di lapangan. harga kedelai, bawang bombay dan komoditi lain yang impor seperti buah-buhan, naiknya sudah gila-gilaan. Coba cek di pasar,” tuturnya.
Dalam situasi seperti itu, masyarakat juga akan merasionalisasi pengeluaran. Mereka akan lebih berhemat, dan pada Juni sampai Agustus, akan menahan uang dan hanya dikonsentrasikan untuk biaya sekolah.
Praktis, masyarakat sekarang hanya berkonsentrasi membeli barang kebutuhan pangan. Itupun naiknya sudah cukup tinggi.
“Hanya sedikit orang yang bisa membeli barang kebutuhan tersier. Biasanya keluarga pejabat, atau elite yang punya banyak uang. Entah darimana,” tuturnya.
Suhu Jeremy mengungkapkan bagaimana kondisi di pasar-pasar di Kota Cirebon yang tengah bergejolak karena diliputi ketidakpastian.
“Pedagang bingung mau dijual dengan harga berapa, sebab besoknya saat beli lagi, harganya sudah naik lagi,” tutur Suhu Jeremy mengingatkan Pemkot Cirebon.
Pemkot Cirebon diingatkan untuk sangat berhati-hati membuat kebijakan yang telai-temalinya akan menyentuh langsung pada jantung perekonomian masyarakat. “Harusnya, di masa sulit sekarang, Pemkot Cirebon justru memberi banyak insentif seperti pembebasan pajak untuk merangsang ekonomi.
“Bukan malah menaikan, bahkan sampai 1000 persen. Ujung-ujungnya seluruh warga Kota Cirebon yang akan ikut menanggung. Sebab pedagang pasti akan memasukan komponen kenaikan PBB kepada harga jual barang,” tutur Suhu Jeremy.
Sebelumnya Mahasiswa dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) mendatangi Gedung DPRD Kota Cirebon untuk audensi dan menyuarakan empat tuntutan penting.
Mahasiswa PMII mengungkapkan, empat tuntutan itu menjadi isu krusial di tengah warga Kota Cirebon karena berhubungan langsung dengan nasib tiap-tiap kepala keluarga (KK) dari warga setempat.
“Kami mempertanyakan empat isu krusial di tengah warga Kota Cirebon. Ini semua berhubungan dengan nasib sehari-hari warga,” tutur PMII.
Menanggapi aspirasi yang disampaikan mahasiswa dari PMII, DPRD Kota Cirebon menyatakan sangat memperhatikan empat hal tersebut. Anggota Komisi I DPRD Kota Cirebon, H Edi Suripno menjelaskan, legislatif berkomitmen dan terbuka terhadap kritik dan usulan yang disampaikan masyarakat, termasuk mahasiswa dari PMII.
“Jelas mendukung, apalagi demo bukan hanya kali ini saja. Kami terbuka atas kritik dan masukan untuk kemajuan daerah,” katanya, usai menerima massa aksi.
Ada empat aspirasi yang disampaikan aksi massa mahasiswa PMII. Di antaranya perihal kenaikan PBB P2, perbaikan infrastruktur jalan, pengelolaan sampah di TPA Kopiluhur dan potensi meningkatkan PAD.
Berdasarkan rapat dengar pendapat dengan masyarakat Kota Cirebon di Griya Sawala gedung DPRD, DPRD telah menyepakati akan merevisi terhadap tarif penyesuaian PBB P2 yang dinilai melonjak tinggi.
Kenikan PBB ini mebuat warga resah. Mereka protes karena dinilai sangat tinggi. Karena itu DPRD mendesak Pemkot Cirebon merevisi besaran kenaikan.
DPRD meminta agar peraturan soal kenaikan PBB direvisi sampai pada kenaikan yang proporsional supaya masyarakat tidak keberatan, namun Pemkot Cirebon tetap memperoleh peningkatan pendapatan.
“Kedua, soal infrastruktur, terutama jalan, akan diprioritaskan ruas jalan yang dilalui banyak orang, seperti jalan perjuangan, dan sebelah kantor PUPR, berdasar aspirasi,” ujarnya.
Sementara TPA Kopiluhur, Edi Suripno menyampaikan memang perlu adanya inovasi dalam pengelolaan sampah dari hulu hingga hilir. “Sehingga, sampah bukan hanya diangkut, dibakar, dan dibuang, tapi bagaimana caranya juga menghasilkan produk baru,” tuturnya.Sedangkan aspirasi meningkatkan PAD, DPRD menerima hal tersebut dan menjadikannya sebagai masukan untuk pemerintah daerah. “Dalam hal ini, potensi PAD, nanti bisa menjadi masukan bagi kita,” ujarnya.(Rils)
