Gelar Unjuk Rasa di Kantor DPRD Kota Cirebon, PMII Soroti Tiga Masalah Krusial
kacenews.id-CIREBON-Massa dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cirebon menggeruduk kantor DPRD Kota Cirebon, Selasa (28/5/2024). Mereka menyuarakan sejumlah tuntutan berkaitan dengan sejumlah permasalahan dan kebijakan yang dilakukan Pemerintah Daerah (Pemda) Kota Cirebon.
Dalam aksi unjuk rasa yang dijaga ketat aparat kepolisian ini, massa sempat membakar ban bekas. Selang beberapa saat setelah orasi, pengunjuk rasa akhirnya dibolehkan untuk masuk halaman Kantor DPRD.
Mereka ditemui anggota DPRD Kota Cirebon Fraksi PDI Perjuangan, Edi Suripno dan perwakilan dari Pemda Kota Cirebon, Sumanto dan Buntoro Tirto. Namun, pada akhirnya, massa beraudiensi di Ruang Griya Sawala DPRD.
Ketua PC PMII Cirebon, Sayroti Ikhwan mengemukakan, pihknya menyoroti tiga permasalahan krusial yang ada di Kota Cirebon. Yakni soal infrastruktur jalan di Kota Cirebon yang dinilai mengalami rusak parah, utamanya di jalan terusan Pemuda.
“Di sana jalannya rusak, lebih miris dimana tepat di depan Kantor PUPR Kota Cirebon. Hal ini seolah-olah PUPR tutup mata akan hal itu. Belum lagi permasalahan mengenai banjir tahunan di depan dinas tersebut,” katanya.
Kemudian mengenai TPA Kopilhur yang berada di Kelurahan Argasunya, Kecamatan Harjamukti yang sudah over kapasitas. Sehingga banyak masyarakat yang mengeluhkan adanya bau tidak sedap dan polusi udara yang tidak sehat.
“Belum lagi masalah pengelolaan sampah yang sangat kurang dan menyebabkan tercemarnya air, tanah dan juga polusi udara yang meresahkan masyarakat,” tuturnya.
Selanjutnya, PC PMII Cirebon juga menyoroti kenaikan PBB di Kota Cirebon yang dinilai tidak masuk akal. Sebab, ia mengetahui sendiri adanya masyarakat yang harus membayar PBB dua kali lipat, bahkan lebih dari biasanya. Menurutnya, hal ini menyebabkan banyak masyarakat resah. Karena itu pihaknya meminta Pemda dan DPRD Kota Cirebon untuk mengakaji ulang mengenai kenaikan PBB ini. Ia khawatir, kenaikan PBB akan diikuti pula oleh kenaikan lainnya.
“Ini harusnya dilakukan analisis terlebih dahulu, jangan karena ingin meningkatkan PAD tapi malah membuat masyarakat sengsara,” katanya.
Sementara itu, Edi Suripno menyampaikan, apa yang disampaikan massa PMII ini sama dengan masyarakat Kota Cirebon, yang juga datang ke kantor DPRD karena keberatan dengan kenaikan PBB.
“Pada 7 Mei sudah dibicarakan dengan wali kota dan sekda, bahwa Perwal akan diperbaiki, direvisi dan ditinjau ulang,” katanya.(Cimot)
