Guru Besar UPI, Minta Kampus Tak Senaknya Naikan UKT
Guru Besar Universitas Pendidikan Indonesia, Profesor Dr H Cecep Darmawan
kacenews.id-MAJALENGKA-Guru Besar Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Profesor Dr H Cecep Darmawan, SH MH, M.Si menyoroti kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang semakin melambung tinggi, hingga tak terjangkau bagi para mahasiswa baru pada umumnya.
Guna mengatasi masalah itu, pihaknya mendesak pemerintah untuk meninjau kembali alokasi anggaran pendidikan saat ini.
“Kami merasa prihatin atas fenomena kenaikan UKT saat ini, yang dinilai semakin membebani mahasiswa. Kenaikan biaya pendidikan yang tak terkendali ini, jelas dapat menjadi hambatan bagi akses pendidikan yang adil. Padahal sejatinya, pendidikan itu seharusnya menjadi hak bagi setiap warga negara,”kata Prof Cecep ketika diminta tanggapanya, usai menghadiri pernikahan mahasiswanya di Gedung Islamic Centre Majalengka, Sabtu 4 Mei 2024.
Guna memecahkan masalah in, pihaknya meminta pemerintah meninjau ulang soal UKT ini. Terlebih kenaikan ini diluar batas kewajaran. Kondisi ini dapat mengakibatkan banyak persoalan, baik bagi mahasiswa maupun orang tuanya.
“Ya, kecuali bagi mahasiswa yang mampu, atau mahasiswa dengan kelompok menengah ke atas, itu lain masalah. Tapi bagi mereka yang di kelompok menengah ke bawah sebaiknya UKT itu serendah mungkin, bahkan kalau bisa mendapatkan beasiswa mahasiswa itu,” ujar Prof Cecep.
“Saya pikir kalau kurang biaya, perguruan tinggi ya mintalah kepada pemerintah, jangan kemudian menaikan UKT seenaknya, dengan membebani mahasiswa,” tambah Prof. Cecep.
Selain itu, Prof. Cecep pun menilai anggaran pendidikan dewasa ini yang belum optimal. Dia menekankan, perlunya pemerintah meninjau ulang penggunaan dana pendidikan, khususnya dalam hal peningkatan akses terhadap mahasiswa kurang mampu untuk diberikan beasiswa.
“Saya melihat substansi 20 persen anggaran pendidikan itu, keperluannya bukan hanya untuk operasional pendidikan, misalnya gaji guru, gaji dosen. Nomenklatur di luar kementerian pendidikan yang berlabel pendidikan juga harus mengambil anggaran dari situ, nah itu harus ditinjau ulang,” pintanya.
“Nah, bagaimana alokasi anggaran pendidikan itu, coba difokuskan ke anggaran atau investasi ke operasional, termasuk didalamnya soal beasiswa itu,” lanjut Prof Cecep.
Pemerintah Harus Manfaatkan CSR dan PT Harus Kreatif
Prof Cecep juga menyoroti perlunya penggalian kreativitas oleh pemerintah maupun perguruan tinggi dalam mengatasi kendala biaya pendidikan yang dihadapi mahasiswa. Dia mengajukan solusi melalui pemanfaatan Corporate Social Responsibility (CSR), dengan bekerjasama dengan berbagai pihak untuk mendukung program tersebut.
“Nah kalau dana itu masih kurang, pemerintah sebenarnya masih memungkinkan melakukan penggalian kreativitas, seperti dana CSR. Optimalkan CSR-CSR setiap perusahaan untuk beasiswa ini,” saran Prof Cecep.
Selain itu, Prof. Cecep menekankan perlunya pemerintah. memberikan dukungan kepada mahasiswa yang memiliki niat dan prestasi akademik yang baik, namun hal itu terkendala oleh biaya pendidikan.
Selain itu, pemerintah harus memastikan adanya dukungan finansial, baik dari pemerintah pusat maupun daerah, guna memfasilitasi kelancaran pendidikan bagi para mahasiswa.
“Sekali lagi, perguruan tinggi juga harus kreatif. jangan seenaknya menaikan UKT, coba dihitung ulang. Pemerintah mampu mengcover berapa, sisanya kreativitas para rektor untuk mencari jalan lain, seperti kerjasama dengan instansi lain, menjual hasil riset, inovasi kepada industri, pemda, pada pihak lain yang bisa menjadi income untuk perguruan tingginya. UKT itu jalan terakhir, jangan dikit-dikit menaikan UKT,” tukasnya.
Prof. Cecep pun mengajak kepada para mahasiswa untuk tetap semangat dan tidak putus asa dalam menghadapi biaya pendidikan. Dia mendorong, para mahasiswa untuk berdialog dengan pihak-pihak terkait, termasuk Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), pihak rektorat, bahkan ke lembaga legislatif dan eksekutif, guna mencari solusi di antaranya cara mendapatkan beasiswa. (Jejep).***