kacenews.id- CIREBON- Anggota Komisi VIII DPR RI, melakukan kunjungan kerja spesifik ke wilayah Kabupaten Cirebon. Rombongan diterima langsung oleh Bupati Cirebon, H Imron Rosyadi di Pendopo Jalan Kartini Kota Cirebon, Kamis (14/3/2024).
Dalam kunjungan kerja tersebut, Pemerintah Kabupaten Cirebon menerima bantuan dari Kementrian Sosial dan BNPB untuk korban bencana banjir yang melanda wilayah tersebut beberapa waktu lalu.
Pimpinan rombongan Anggota Komisi VIII DPR RI, H. M. Hidayat Nur Wahid, menyebut kunjungan kerja ini sebagai komitmen dari Komisi VIII untuk memberikan bantuan untuk korban bencana yang di Kabupaten Cirebon dengan mengandeng mitra Kemensos dan BNPB.
“Apa yang sudah kami putuskan di Komisi VIII DPR RI untuk bisa dikerjakan oleh Kemensos dan BNPB dan apa yang bisa diberikan untuk Kabupaten Cirebon sebagai kawasan yang terdampak bencana alam maupun bencana sosial,” katanya.
Ia pun berharap dalam kunjungan ini, pihaknya bisa mendapat laporan tentang bantuan apa yang dibutuhkan para korban di Kabupaten Cirebon.
“Nanti masukan-masukan terkait permashan bencana di Kabupaten Cirebon yang sering terjadi akan ditindaklanjuti dalam rapat kerja dengan Ibu Mensos dan Kepala BNPB,” katanya
Lebih lanjut, permasalahan bencana banjir di Kabupaten Cirebon sering berulang, sehingga perlu keseriusan dan solusi mendasar untuk menanganinya.
“Solusi mendasar perlu dilakukan melalui kebersamaan antara Pemkab, Pemprov, DPRD Kabupaten dan Provinsi, DPR RI dan Pemerintah Pusat dan kemensos.
Kalau ini bisa dilakukan satu kolaborasi maka beragam hal seperti bendungan, embung, itu akan bisa diwujudkan. Tapi yang penting ketika terjadi bencana, maka bantuan sosial segera bisa diberikan,” ujarnya.
Di tempat yang sama Anggota Komisi VIII DPR RI, Hj. Selly Andriany Gantina, mengatakan pihaknya memberikan bantuan bersama mitra BNPB dan Kementerian Sosial untuk korban bencana banjir di Kabupaten Cirebon.
“Semoga Pemda Kabupaten Cirebon bisa menyalurkan semua bantuan tersebut kepada masyarakat wilayah Kabupaten Cirebon. Karena bantuan begitu banyak dari Kemensos mengelontorkan bantuan sebesar Rp 49,9 miliar lebih dan BNPB sebesar Rp 1,4 miliar lebih, semoga bantuan tersebut memang bisa mengatasi permasalahan di wilayah Kabupaten Cirebon,” katanya.
Selly berharap ada Grand Design (desain utama) yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Cirebon agar tidak berulang ulang terjadi musibah banjir di wilayahnya.
“Masyarakat tidak terlalu membutuhkan bantuan sembako tetapi mereka membutuhkan solusi agar bencana banjir di wilayahnya tidak terjadi lagi,” katanya.
Selain itu, kata Selly, solusi tersebut menjadi tanggung jawab bersama baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten. “Kita sama-sama mengetahui sumber permasalahan bukan hanya dari wilayah Kabupaten Cirebon tapi ada juga permasalahan penting dari hulunya dari wilayah Kabupaten Kuningan tentu saja butuh sinergitas antara kedua pemerintah daerah yang tentu harus difasilitasi dari Pemerintah Provinsi Jabar dan Pemerintah Pusat,” ungkapnya.
“Yang perlu kita normalisasi dari hilir tentu kita mengetahui yang harus dilakukan oleh BBWS kemudian harus ada titik-titik yang dilakukan oleh Kabupaten Cirebon menyangkut normalisasi dialiran sungai,” imbuhnya.
Ia menyebut perlu adanya peran penting dari Dinas Sosial, Tagana, kemudian kita harus memberdayakan SDM yang dimiliki oleh Kabupaten Cirebon melibatkan psikososial dengan tokoh-tokoh masyarakat agar pentahenik di Kabupaten Cirebon bisa berjalan sebagaimana mestinya.
Sementara Bupati Cirebon, H Imron Rosyadi mengucapkan banyak terimakasih kepada Anggota Komisi VIII DPR RI yang sudah membawa bantuan dari Kemensos dan BNPB untuk korban banjir di Kabupaten Cirebon.
“Alhamdullilah kita mendapatkan bantuan dari Kemensos, BNPB untuk penanganan paska banjir di wilayah Timur Kabupaten Cirebon, ini juga berkat bantuan dari Anggota Komisi VIII DPR RI,” kata Imron.
Imron menjelaskan seperti diketahui di Kabupaten Cirebon telah terjadi bencana banjir di wilayah Timur Kabupaten Cirebon yang melanda 37 desa dari sembilan kecamatanan.
“Banjir yang melanda wilayah timur berdampak pada 35.720 kepala keluarga, 160.414 jiwa dan 42.617 unit rumah, sarana pendidikan, ibadan kesehatan serta ribuan hektare sawah yang terendam banjir,” ujarnya.
Ia mengungkapkan penanggulangan bencana merupakan kewajiban bagi pemerintah daerag selaku stakeholders. Namun dalam mengantisipasi setiap bencana agar tidak menimbulkan kerugian materiil tentunya dibutuhkan antisipasi sejak dini dari pemerintah daerah dan masyarakat setempat.
“Karena selain pemerintah masyarakat juga memiliki peranan penting ikut andil dalam menghadapi bencana yang akan terjadi, sehingga mampu tercipta rasa aman meski daerah tersebut termasuk kategori rawan resiko bencana,” ungkapnya. (Iwan)
