PGRI Kota Cirebon Suarakan Aspirasi Guru di Forum Nasional

KEJAKSAN, (KC).-
Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) menggelar kongres XXIII PGRI bertempat di Hotel Grand Sahid Jakarta, 1-3 Maret 2024.

Penyelenggaraan kongres XXIII ini menjadi penanda telah berakhirnya masa kepengurusan PB PGRI Masa Bakti XXII Tahun 2019-2024 yang dipimpin oleh Prof. Dr. Unifah Rosyidi, M. Pd.

Kongres PGRI yang dihadiri sekitar 4.000 orang perwakilan pengurus PGRI dari 35 provinsi dan 514 kabupaten/ kota ini, dibuka langsung Presiden Republik Indonesia Ir. H. Joko Widodo.

Dalam kesempatan itu juga, turut hadir mendampingi Presiden, Kapolri Jendral Polisi Listyo Sigit Prabowo, Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas, Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan, Pj Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, Kabaintelkam Polri, Komjen Suntana serta Kepala Staf Umum TNI, Letjen Bambang Ismawan serta tokoh-tokoh nasional lainnya.

Sementara Mendikbud, Nadiem Makarim berhalangan hadir karena sedang bertugas ke Thailand.

Dalam kongres tersebut, PGRI Kota Cirebon menugaskan Ketua PGRI, Irawan Wahyono, Wakil Ketua, Lilik A. Darmawan dan Ety Nur Rochaeni, Sekretaris Umum, Eka Novianto, serta Bidang Pemberdayaan Perempuan, Sri Restu Ulyawati untuk menjadi delegasi Kota Cirebon.

Hal yang membanggakan bagi Kota Cirebon pada kesempatan tersebut adalah terpilihnya Sekretaris PGRI Kota Cirebon, Eka Novianto menjadi pimpinan sidang komisi II bersama 2 orang lainnya yang merupakan perwakilan dari Jawa Timur dan Bali.

“Pelaksanaan kongres di bagi menjadi 3 komisi. Komisi I tentang AD/ART organisasi, komisi II tentang rancangan program kerja dan rekomendasi, komisi III tentang keuangan. Saya mendapat tugas dari organisasi untuk masuk di komisi II dan kongres memberikan amanat kepada saya untuk memimpin komisi II bersama 2 orang rekan dari Jawa Timur dan Bali,” kata Sekretaris, Eka Novianto yang juga sebagai Pembina Forum OSIS Kota Cirebon.

Momen terpilihnya Eka Novianto oleh kongres sebagai pimpinan komisi II tidak disia-siakan olehnya. “Ini menjadi momen yang sangat penting dan berharga bagi saya, di mana sebagai pimpinan komisi selain memimpin dan mengatur jalannya sidang, saya juga memiliki kesempatan lebih untuk dapat membawa dan menyampaikan aspirasi dari anggota di forum nasional ini,” ujar Eka.

Dalam kesempatan itu, PGRI menyuarakan agar pemerintah segera menuntaskan P1, P2, P3 dan P4 dalam seleksi ASN PPPK, mencabut moratorium dan membuka Kembali penerimaan CPNS bagi guru dan tenaga kependidikan serta segera mensertifikasi guru-guru dan dosen yang belum memiliki sertifikat pendidik pada setiap jenjang.

Selain itu, Eka juga dalam forum tersebut menyuarakan terkait kesejahteraan guru, perlindungan guru, pemenuhan kekurangan guru dari PAUD hingga SMA/SMK tanpa adanya dikotomi antara guru negeri dan swasta, serta meminta agar tata kelola penempatan guru PPPK ke sekolah negeri agar jangan sampai mengusir guru honor yang ada di sekolah negeri tersebut.

“Kami sampaikan dalam forum tersebut juga terkait kesejahteraan guru, masih banyak rekan-rekan kami yang jauh dari kata sejahtera. Oleh karena itu, kami menyuarakan agar guru-guru honor baik negeri maupun swasta memperoleh penghasilan yang layak di atas UMK atau UMP. Kami juga menyuarakan kepada pemerintah, terkait dengan tunjangan profesi terutama bagi rekan-rekan kami yang di swasta, agar tunjangan profesinya bisa disetarakan dengan rekan-rekan kami yang ASN melalui inpasing. Serta kami meminta agar penempatan PPPK ke sekolah negeri, jangan sampai mengusir guru honorer yang ada di sekolah negeri tersebut,” ungkap Eka.

Hal lain yang disuarakan juga terkait tunjangan profesi. PGRI Kota Cirebon menyuarakan agar tunjangan profesi guru bisa disatukan dan melekat dengan gaji.

“Selama ini tunjangan profesi tidak melekat dengan gaji, masuk ke kas daerah dan cair 3 bulan sekali, bahkan kadang lebih. Ini yang menimbulkan kegaduhan. Karena masuk ke kas daerah dulu, kadang pencairannya tidak sama waktunya atau bahkan tidak tepat waktu. Sebagai contoh di Kota Cirebon saja, antara sekolah yang dikelola Pemkot dan Pemprov ini terkadang berbeda waktu pencairannya, ini jelas menimbulkan kegaduhan,” tutur Eka yang juga sebagai Sekretaris Jabar Bergerak Kota Cirebon.

Lebih lanjut Eka menambahkan, PGRI Kota Cirebon juga dalam forum tersebut mengkritisi agar pemerintah tidak terlalu membebani guru dengan hal-hal yang sifatnya administrasi dan juga aplikasi.

“Kami mendorong pemerintah agar mengurangi beban administrasi guru. Saat ini guru-guru terlalu disibukan dengan beban administrasi seperti pengelolaan kinerja, laporan harian dan serta aplikasi-aplikasi yang disuguhkan baik oleh pemerintah pusat maupun daerah.
Kami mendorong pemerintah agar memberikan ruang kepada guru untuk fokus dalam mempersiapkan, melaksanakan, serta melakukan evaluasi pembelajaran. Guru harus fokus terhadap kualitas pembelajaran.”

“Berikan keleluasaan kepada guru untuk berekspresi serta meningkatkan kompetensi. Kalau sampai pulang mengajar saja masih disibukan dengan administrasi, kapan guru bisa bercengkrama dengan keluarga juga bersosialisasi dengan masyarakat,” jelas Eka.

“Masih banyak sebetulnya yang kami sampaikan seperti masalah kenaikan pangkat guru, masalah masa libur guru yang kami minta agar bisa bersamaan dengan kalender libur sekolah serta permasalahan persyaratan untuk menjadi kepala sekolah atau pengawas sekolah yang berasal dari guru penggerak. Itu juga aspirasi dari rekan-rekan guru di daerah yang kami suarakan di kongres,” tambah Eka.

Dalam kongres yang diselenggarakan di Jakarta tersebut, Prof. Dr. Unifah Rosyidi, M.Pd., yang juga putra daerah Cirebon terpilih kembali bahkan secara aklamasi untuk kembali menahkodai PB PGRI sampai tahun 2029,

“Alhamdulillah, Prof. Unifah Kembali terpilih, bahkan secara aklamasi. Kami berterima kasih kepada Bunda (Prof. Unifah), kemarin dalam forum beliau juga langsung menyampaikan beberapa rekomendasi kami tersebut kepada Presiden Joko Widodo. Mudah- mudahan bisa diteruskan dan ditindak-lanjuti oleh menterinya,” pungkasnya.(Jak