Kawal Pemilu 2024, PKD Bekerjalah Sesuai Undang-undang
CIREBON- Bupati Cirebon, H Imron Rosyadi membuka kegiatan ‘Persiapan Pengawasan Logistik Pemilu Tahun 2024 bagi Panwaslu Kelurahan/Desa (PKD) se-Kabupaten Cirebon’, di salah satu hotel di Kecamatan Kedawung, Jumat (8/12/2023).
Imron berharap, agar para PKD di Kabupaten Cirebon ini bisa bekerja maksimal dalam menjalankan tugas mereka mengawal Pemilu 2024.
“Kita sekarang dengan PKD pengawas tingkat desa dan kelurahan se-Kabupaten Cirebon, saya berharap PKD bisa bekerja maksimal untuk mengawal pemilu yang baik, pemilu yang damai dan pemilu yang membawa kebersamaan dan kemajuan di Kabupaten Cirebon,” harap Imron.
Selain itu, Imron juga berpesan kepada para PKD, agar bisa bekerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Namun, harus paham juga kultur di daerahnya dalam menyampaikan informasi maupun aturan-aturan kepemiluan ke masyarakat.
Sebab, kata Imron, kultur di Cirebon dan masyarakatnya beragam. “Jadi pendekatan secara budaya Cirebon harus dilakukan supaya masyarakat mengerti dan paham. Dari cara komunikasi dan cara menyampaikan informasi. Karena di sini masyarakatnya yang heterogen (beragam, Red), baik pendidikannya maupun wawasannya,” ungkap Imron.
Selanjut, Imron kembali mengingatkan agar para PKD memahami betul siapa masyarakat yang diajak berkomunikasi dalam menyampaikan informasi maupun aturan-aturan kepemiluan.
“Harus dibedakan cara komunikasi dengan masyarakat yang berbeda SDM-nya,” kata Imron.
Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Cirebon, Sadruddin Parapat menjelaskan, kegiatan yang dilakukan pihaknya itu sengaja digelar untuk memberikan pemahaman dan penguatan kepada para PKD dalam menjalankan tugas mereka di setiap tahapan pemilu. Termasuk juga, terkait dengan pengawasan logistik Pemilu 2024.
“Untuk pengawasan logistik kita melakukan pengawasan di semua tingkatan. Jadi kita juga memberikan penguatan ha-hal yang mesti diawasi dalam pengadaan logistik,” kata Sadaruddin.
Sejauh ini, terang Sadaruddin, ada beberapa pelanggaran pemilu yang tengah ditangani pihaknya. Hanya ia belum bisa menjelaskan secara detail, sebab masih dalam proses pengkajian. “Sejauh ini beberapa pelanggaran masih kita kaji,” ungkap Sadarudin.(Iwan)
