Server Bekas Hambat Pembuatan KTP di Kecamatan Lemahabang
CIREBON – Kartu Tanda Penduduk (KTP) menjadi salah satu syarat mutlak guna mengurus berbagai keperluan. Namun yang terjadi di Kecamatan Lemahabang Kabupaten Cirebon, masyarakat kesulitan untuk mendapatkan KTP.
Seperti dikatakan Kuwu Desa Cipeujeuhkulon, H Lili Mashuri. Dirinya mendapatkan keluhan warga yang mengurus KTP tak kunjung jadi. Padahal, sudah lama . “Warga tahunya desa dan ketika ditanyakan ke kecamatan, memang belum ada,” katanya, dalam dialog di pendopo kecamatan setempat, Selasa (26/9/2023).
Lili menceritakan, sejak dirinya menjadi kuwu pada 2020 hingga sekarang, permasalahan KTP bagi warga belum maksimal. Sehingga, perlu adanya perhatian serius dari pihak terkait untuk memaksimalkan pelayanan administrasi kependudukan (adminduk), khususnya KTP.
“Meski server sudah diganti, namun server bekas dari kecamatan lain. Maka berapa lama kemudian, sudah tak bisa lagi digunakan dan sangat terpaksa , warga melakukan perekaman di kecamatan lain,” ceritanya.
Wakil Ketua FKKC Kabupaten Cirebon ini mengharapkan, ada server yang baru di kecamatan ini agar masyarakat dapat dengan mudah mendapatkan KTP Elektronik. “Memang, saat ini ketersediaan blangko sangat terbatas. Akan tetapi, warga tahunya desa dan pihak desa yang selalu ditanya, kapan jadinya KTP,” imbuhnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Kadisdukcapil) Kabupaten Cirebon, Iman Supriadi membenarkan, server di Kecamatan Lemahabang, bekas. Karena server di Kecamatan Greged tergolong masih bagus untuk digunakan, maka server tersebut dipindahkan ke Kecamatan Lemahabang.
“Namun di kecamatan ini (Lemahabang) rawan petir dan tersambar petir, meski sudah ada penangkal petir, sehingga tak berfungsi lagi,” ungkapnya.
Iman menjelaskan, keberadaan server di Kecamatan Lemahabang ini tergolong sudah lama, kisaran 2005 dan hingga sekarang, belum ada server baru. “Direncanakan, tahun depan (2024) akan dianggarkan untuk pengadaan server di kecamatan ini dan untuk ketersediaan blangko KTP, akan ada penambahan dari anggaran kabupaten. Supaya, tidak tergantung pada pusat,” jelasnya.
Iman memaparkan, ketersediaan blangko KTP sangat terbatas untuk saat ini, sedangkan kebutuhan KTP sangat banyak. Terlebih bagi yang lulus sekolah. Maka, akan dianggarkan dari kabupaten untuk penyediaan blangko KTP.
“Bila sudah ada server untuk KTP, perlu adanya operator untuk mengoperasikan perangkat tersebut dan bila perlu, akan dimaksimalkan penangkal petir. Guna mencegah terjadinya kerusakan, terkena petir,” pungkas Iman. (Supra)
