Proyek Pemagaran Gedung KPU Senilai Rp 1 Miliar Baru Dimulai
CIREBON – Proyek pemagaran dan pemadatan halaman untuk parkir kantor gedung KPU Kabupaten Cirebon, baru dimulai. Padahal proyek senilai kurang lebih Rp 1 miliar tersebut, sudah tandatangan kontrak pertanggal 23 Agustus 2023 lalu. Seperti yang tertera pada laman www.lpse.cirebonkab.go.id.
Belum diperoleh kepastian, kenapa sampai ngaret 13 hari selepas tanda tangan kontrak, baru dikerjakan. Saat dikonfirmasi, Kabid Bangunan Gedung Dinas PUTR Kabupaten Cirebon, Mohamad Rizal belum bisa memberikan keterangan resmi.
Lewat chat WhatsApp, Rizal beralasan kenapa baru sekarang proyek tersebut dimulai. Menurutnya, pihak rekanan sedang mencari alat untuk penggalian cepat.
“Kontraknya masih panjang. Sepertinya sampai bulan Desember. Kontraktornya sedang mencari alat gali supaya cepat,” kata Rizal, Senin (11/9/2023).
Ketika ditanya apakah ada kendala pada pendanaan, Rizal enggan berkomentar. Namun dia seperti memastikan, pemenang lelang sejak awal keluar SPK, tidak mengajukan uang muka. Artinya, pembiayaan awal ditanggulangi pemenang lelang. Tapi kembali dirinya memastikan, pekerjaan akan selesai tepat waktu.
“Kalau uang muka proyek sepertinya tidak mengajukan. Ya artinya pembiayaan awal ditanggulangi pemenang lelang. Tapi saya pastikan pekerjaan akan selesai tepat waktu. Kan batasnya sampai akhir tahun,” ungkapnya.
Seperti diketahui, dengan selesai pembangunan gedung KPU Kabupaten Cirebon, bukan berarti KPU bisa langsung menempati gedung. Masalahnya, di sekeliling gedung belum terpasang tembok atau pagar. Artinya, dari segi keamanan pun masih perlu diwaspadai.
Terbukti, beberapa minggu lalu gedung KPU dibobol maling. Kaca, pintu dan kabel tembaga untuk saluran listrik, hilang. Kejadiannyapun tidak bisa diprediksi kapan.
Hal itu karena, lambatnya pelaksanaan proyek pembangunan pagar dan prasarana lainnya berupa penataan lahan parkir. Harusnya, pihak BG segera mengajukan ke pihak Barjas, dan meminta segera untuk dilelangkan.
Hal itu karena gedung KPU yang baru diharapkan bisa dipakai lebih maksimal untuk menyambut pesta demokrasi yang sebentar lagi akan dilaksanakan.
Sementara itu, beberapa waktu lalu, Kabag Barang dan Jasa (Barjas) Setda Kabupaten Cirebon, Jois Putra memastikan, pihaknya sejak awal sudah beberapa kali memberikan surat kepada semua OPD yang mempunyai kegiatan.
Tujuannya, agar OPD-OPD segera mengajukan lelang kepada pihak Barjas. Hal itu untuk menghindari proses lelang yang mepet dengan waktu pelaksanaan. Di samping itu, dengan semakin cepatnya proses lelang di awal tahun, maka semakin cepat pula proses penyerapan anggaran.
“Pihak kami hanya memproses pelelangan. Kalau setelah diajukan sesuai dengan aturan dan syaratnya sudah terpenuhi, ya kita lelangkan. Jadi semakin cepat lelang diawal tahun, semakin cepat juga proses penyerapan anggaran,” katanya.(Ismail)