Delapan Bulan Nganggur, Pengusaha Jakon Cirebon Ancam Gelar Aksi Unjuk Rasa
CIREBON- Pengusaha jasa konstruksi di Kota Cirebon bergejolak karena sudah delapan bulan nganggur atau tak mendapatkan pekerjaan. Mereka mengancam bakal melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor Wali Kota, DPRD dan Kejaksaan setempat.
Keluhan para pengusaha jasa konstruksi itu disampaikan kepada wartawan, Rabu, 16 Agustus 2023. Mereka heran, dari awal tahun hingga Agustus 2023, Pemerintah Kota Cirebon belum juga menggelar proyek pembangunan, baik melalui lelang elektronik ataupun penunjukan langsung (juksung).
Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Konstruksi Nasional Indonesia (Aspekindo) Jawa Barat, Yuyun Wahyu Kurnia yang juga Ketua Dewan Penasihat Kadin Kota Cirebon menuturkan, para pengusaha jasa konstruksi lokal Cirebon prihatin. Karena, sudah delapan bulan belum satu pun proyek yang turun.
“Ini ada apa? Katanya, tidak ada uang! Padahal, pada saat pengesahan APBD 2023, sudah muncul di DPA (Daftar Pelaksanaan Anggaran). Tapi, kenapa bulan delapan belum digelar? Harusnya DPRD menegur Pemerintah Kota Cirebon,” tutur Yuyun Wahyu Kunia didampingi sejumlah tokoh pengusaha jasa konstruksi di antaranya Ramli Simanjuntak.
Para pengusaha jasa kontruksi lokal Cirebon yang menyampaikan keluhan tersebut tergabung dalam sejumlah asosiasi seperti Askonas, Gapensi, Gapeksindo, Aspekindo, Aspeknas dan Gapeknas.
Di tahun 2023 ini, lanjut Yuyun Wahyu Kurnia, banyak infrastruktur di Kota Cirebon yang harus diperbaiki. Seperti jalan rusak, perbaikan drainase dan masih banyak lagi.
“Kenapa belum digelar? Kalau alasannya pendapatan asli daerah (PAD) nggak ada, ini tidak masuk akal. Sebab, paska pandemi Covid-19, ekonomi sudah kembali normal. Terbukti, tiap Jumat, Sabtu dan Minggu jalan macet dan hotel penuh. PAD mana yang tidak didapatkan,” ujarnya.
“Kemudian, kami juga dapat informasi, mudah-mudahan isu ini tidak benar. Informasinya adalah, adanya tarik-menarik kepentingan. Ada pengusaha besar di luar Kota Cirebon yang mau masuk. Ini jelas menyakiti hati pengusaha jasa konstruksi lokal Cirebon. Sebaiknya, pemerintah daerah memprioritaskan pengusaha jasa konstruksi lokal Cirebon,” katanya.
“Kemudian, kami juga dapat informasi, PPK (pejabat penatausahaan keuangan) ada yang mundur tidak mau terlibat dalam proyek pembangunan. Berarti mereka trauma. Kami, para pengusaha konstruksi lokal Cirebon berharap, Pemerintah Kota Cirebon segara menurunkan anggaran untuk pengerjaan proyek. Berikan kesempatan pengusaha jasa konstruksi Kota Cirebon untuk berkompetisi,” tuturnya.
Ia mengingatkan kepada Pemerintah Kota Cirebon, jangan sampai peristiwa tahun 2022 terulang di tahun 2023. Yakni, proyek tahun 2022 dibayar di tahun 2023. Penyebabnya, karena banyak proyek digelar di bulan Oktober.
Sehingga, berdampak pada waktu pengerjaan dan berisiko terjadinya gagal bayar atau tunda bayar karena proyek belum selesai hingga memasuki APBD murni tahun anggaran 2024.
“Kalau Oktober mulai digelar, pekerjaan itu kan 3 bulan, sedangkan pekerjaan tidak boleh lewat tahun. Maka, pengerjaan proyek harus dipaksakan dikerjakan sebulan. Desember tanggal 20, kan harus sudah bisa dicairkan, bagaimana ngejarnya. Ini bisa terjadi gagal bayar lagi,” tuturnya.
Ia juga mengingatkan pemerintah daerah saat menggelar proyek mengutamakan pengusaha lokal Cirebon. Karena, jika tidak diutamakan, jangan salahkan jika nanti berimbas pada terjadinya aksi unjuk rasa para pengusaha jasa kontruksi.
Sementara itu, perwakilan pengusaha jasa konstruksi lokal Kota Cirebon, Herawan Effendi mengungkapkan, sekitar bulan Mei dan Juni, dinas terkait sudah melakukan survei lokasi yang sudah masuk dalam DPA 2023 dan Detail Engineering Design (DED) sudah dilaksanakan.
“Sebanyak 267 RW di Kota Cirebon itu, semua sudah disurvei untuk kegiatan di salah satu dinas. Contoh RW 14 Jembar Agung, jalan sudah disurvei. Saya tahu, karena saya warga sana, dan ikut dalam survei. Karena saya juga yang mengusulkan lewat pokir wakil rakyat,” tuturnya.
“Logikanya, kalau sudah masuk di DPA maka anggaran sudah disiapkan. Dan dinas terkait tidak ingin jatuh di lubang yang sama yakni terjadi gagal bayar. Tapi, kenapa hingga bulan Agustus, kok belum juga digelar,” jelasnya.
Herawan Effendi juga mendengar isu bakal masuknya pengusaha luar Cirebon yang telah menyiapkan 11 perusahaan. Jelas, isu itu membuat para pengusaha jasa konstruksi lokal Cirebon bergejolak dan bisa menyulut terjadinya aksi unjuk rasa besar-besaran.(Alif)
