Prihatin Kondisi DP, Komisi IV Janji Usulkan Kenaikan Anggaran Hibah
CIREBON,(KACENEWS.ID).- Terkait Dewan Pendidikan (DP) Kabupaten Cirebon yang selama tiga tahun tidak ada perhatian pemerintah, hingga untuk operasional tugas mereka harus dengan uang pribadi, menjadi perhatian Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat.
Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Cirebon, Aan Setiawan menilai, anggaran yang akan diberikan pemda untuk DP senilai Rp 50 juta perdua tahun itu terlalu kecil. Minimalnya, kata dia, anggaran hibah yang diberikan untuk DP senilai Rp 100 juta.
“Anggaran hibah operasional yang diberikan oleh Pemda Kabupaten Cirebon kepada pengurus DP terlalu kecil. Dana hibah yang diberikan Rp 50 juta terlalu kecil. Terlebih dana hibah tersebut diberikan dua tahun sekali dan tidak boleh berturut-turut,” kata Aan.
Ia pun mengaku, soal anggaran operasional untuk DP ini terbilang agak susah. Mengingat anggaran tersebut merupakan dana hibah dan tidak bisa diberikan setiap tahun. Tapi hanya bisa diberikan dua tahun sekali.
Jadi kata dia, untuk anggaran operasional yang akan dicairkan pada tahun ini senilai Rp 50 juta itu, yakni untuk tahun 2023 dan 2024. Dan dipastikan di 2025 tidak akan mendapatkannya. Padahal, jika melihat aktivitas dan wilayah kerjanya, DP Kabupaten Cirebon sangat besar. Yakni harus melakukan kontrol terhadap sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Cirebon.
“Saya lagi mengusulkan untuk di perubah 2023 atau anggaran murni 2024 yang akan datang untuk perbaikan kantor sekretariat DP. Karena kondisi kantor sekretariat DP saat ini terkesan kumuh dan tidak terurus,” katanya.
Sebab kata dia, DP yang mendidik sekolah-sekolah, kantornya kumuh. “Jadi saya lagi mengusahakan untuk dilakukan perbaikan termasuk alat-alat kantor di dalamnya bisa terpenuhi lebih dahulu,” katanya.
Selain mengupayakan perbaikan kantor DP, pihaknya juga akan mengusulkan anggaran operasional untuk DP diperbesar minimal Rp 100 juta. Meskipun jumlah tersebut jauh dari kata ideal.
“Selama keuangan Pemda mampu berapapun akan diberikan asal teman-teman DP mampu mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran tersebut,” katanya.
Diberitakan sebelumnya, Dewan Pendidikan Kabupaten Cirebon, selama tiga tahun terakhir tidak ada perhatian dari pemerintah daerah. Bahkan, untuk melaksanakan fungsi tugasnya, harus menggunakan uang pribadi.
Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Cirebon, Aceng Sudaman menyampaikan, di tengah banyaknya permasalahan pendidikan, pihaknya sebagai lembaga independen yang sangat penting agar penyelenggaraan pendidikan bisa berjalan sesuai koridornya, justru tidak didukung oleh anggaran baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah setempat.(MAIL/KC))