Partisipasi Masyarakat Sangat Diperlukan untuk Cegah Konflik Pemilu
CIREBON- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cirebon mengambil langkah inisiatif memasuki tahun politik. Belum lama ini, seluruh pemuka agama di daerahnya dikumpulkan di Pendopo Bupati Cirebon.
Menurut Ketua Tanfidziyah PCNU Kabupaten Cirebon, KH Aziz Hakim Syaerozie, ada gagasan yang menarik untuk menjaga kondusivitas daerah memasuki tahun politik. Yakni, menerjemahkan Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2023 tentang Partisipasi Masyarakat.
Artinya, jika KPU sebagai penyelenggara pemilu, dan Bawaslu sebagai pengawasan, seyogianya melibatkan unsur masyarakat secara masif. “Saya kira potensi terjadinya kerusuhan, huru hara, konflik antar pemilih bisa kita cegah sejak dini,” katanya.
Karena, menurut Kiai Aziz, masyarakat bisa terlibat secara langsung mengawal proses pemilu. Untuk mendorong masyarakat berpartisipasi di pemilu butuh keterlibatan pemerintah kabupaten. Terlebih, sudah dimungkinkan dalam penempatan anggaran karena aturan Bawaslu jelas.
Dan Bawaslu bisa menjadi fasilitator. Sehingga ke depan bukan Bawaslu yang konsen dalam pengawasan, tapi pemkab bisa melibatkan unsur masyarakat secara keseluruhan, organisasi sosial keagamaan, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), jurnalis, polisi, TNI sehingga terdapat komunikasi pengawas partisipasi.
“Dan ini bisa menjadi percontohan bagi kota/kabupaten lainnya, karena bisa meredam potensi konflik yang terjadi, di tahun politik nanti dan hari H pelaksanaan,” katanya.
Sementara itu, Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Cirebon, KH Wawan Arwani menjelaskan, di Indonesia, kondisi Kabupaten Cirebon paling kondusif dalam pesta demokrasi maupun hubungan antar umat beragama. Meski demikian, di tahun politik ini tetap dibutuhkan ikhtiar bersama-sama dalam menjaga kondusivitas daerah. Bukan hanya berdiam diri, karena potensi kerawanan itu pasti ada.
“Alhamdulillah sejauh ini kondusifitas daerah Kabupaten Cirebon terjaga. Tetap harus waspada. Maka hadirnya forum silaturahmi antar pemuka agama dan TNI Polri sangat tepat agar Kabupaten Cirebon tetap kondusif,” katanya.
Sementara menurut Bupati Cirebon, H Imron, Cirebon, dalam bidang keagamaan sejauh ini sangat kondusif. Alasannya, sejarah peradaban manusia di Cirebon begitu kental antar umat beragama. Toleransinya terbangun dengan bukti tempat ibadah yang berdekatan. “Maka kita harus lestarikan. Salah satunya menjalin silaturahmi,” ungkap Imron.
Menurutnya, ketika kondusivitas bisa membangun dalam bidang ekonomi dan kesehatan, maka tokoh agama harus menjadi pionir bangsa ini. Agen perubahan. Apalagi, pemilu dan pilkada serentak sudah menjadi hajat nasional.
“Makanya masyarakat jangan mudah terprovokasi oleh calon atau tim sukses yang mengakibatkan kerugian. Jadi tokoh agama harus bisa mengajak ke masyarakat sebagai pemilih rasional sesuai dengan pilihan mereka,” katanya.(Ismail)
