DPD REI: Intervensi Pemerintah Atasi Persoalan Backlog Perumahan
CIREBON – DPD Real Estate Indonesia (REI) Provinsi Jawa Barat (Jabar) menyatakan bahwa Provinsi Jabar merupakan salah satu tulang punggung (Backbone) pemenuhan target realisasi pembangunan perumahan nasional.
“Ini sama dengan artinya kebutuhan perumahan belum dapat terpenuhi (backlog) Provinsi Jabar secara nasional masih yang paling tinggi dibandingkan dengan daerah, atau provinsi lainnya di Indonesia,” kata Ketua Umum DPD REI Jabar, H.Joko Suranto dalam peresmian Kantor Sekretariat REI Komisariat Cirebon, belum lama ini.
Mengutip data Badan Pusat Statisik (BPS), Joko menyebutkan, pada 2013 backlog perumahan secara nasional mencapai 13,5 juta, sedangkan untuk tingkat kebutuhan setiap tahun mencapai 800 ribu unit rumah.
“Dari jumlah tersebut dalam setiap tahunnya baru bisa terpenuhi 425 ribuan unit rumah. Di mana, dari 225 ribu unitnya itu melalui program perumahan MBR, FLPP, Rutilahu, selain dari sekitar 200 ribunya merupakan intervensi pemerintah,” kata Joko.
“Sedangkan dari sisa 800 ribu unitnya itu merupakan backlog, yang hampir dar 30 persen harus terpenuhi Provinsi Jabar,” lanjut Joko menambahkan.
Baru-baru ini, pihaknya juga mengetahui jika masa perkawinan di Indonesia dalam setiap tahunnya bisa mencapai 2 juta pasangan.
“Mereka-mereka ini yang memerlukan rumah tinggal. Karenanya, jika tidak bisa terpenuhi (kebutuhan rumah), maka bisa jadi dari angka backlog tersebut semakin bertambah besar,” katanya.
Sampai dengan 2022, lanjut Joko, untuk penyaluran KPR Fasilitas Likuditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) di Jabar ini telah terealisasikan kepada sebanyak 64.700 Masyarakat Bepenghasilan Rendah.
“Ini artinya pengusaha properti di Jabar juga telah memilli andil besar dalam membayarkan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar Rp 235 miliar kepada Provinsi Jabar yang distribusikan kembali ke masing-masing pemerintah daerah (Pemda), atau dari aktivitas pengembangan propertinya sebesar Rp1,1 triliun,” paparnya.
Karenanya, lanjut Joko, pihaknya dalam kesempatan itu sangat berharap adanya sinergi antara pemerintah Jabar, daerah dan pengembang perumahan. Jika ingin mengembangkan perumahaan di sebuah daerah dan potensinya lebih besar.
“Maka, sektor properti menurut Persiden penopangnya salah satunya itu dari Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 13,8%. Karenanya, jika sektor properti tersebut terganjal aturan pemerintah di daerah dan tidak sampai tumbuh, makanya imbasnya pun akan berdampak sistemik,” papar Joko.(Epih)
