Bencana Hidrometerologi Mengerikan, Berikut Kenali dan Waspada

JaKARTA,- Berdasarkan Data dan Informasi Bencana Indonesia (DIBI), sepanjang tahun 2021 terdapat 2008 kejadian bencana yang terjadi dengan didominasi bencana hidrometeorologi.

Ancaman hidrometeorologis tersebut antara lain berupa banjir, longsor, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, cuaca dan iklim ekstrim, gelombang ekstrim atau gelombang laut berbahaya serta abrasi.

Dalam Rapat Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana (RAKORNAS PB) tahun 2023 sekaligus Pameran Industri Kebencanaan Tingkat Asia dan Global Forum for Sustainable Resilience (GFSR) bertempat di Arena Jakarta Internasional Expo Kemayoran Hall, Kamis (02/03/2023).

Presiden Republik Indonesia Ir. H. Joko Widodo mengatakan Indonesia dihadapkan pada tantangan penanggulangan bencana yang tidak hanya diakibatkan faktor bahaya dari alam, akan tetapi bencana yang disebabkan oleh faktor non-alam antara lain masa pandemi Covid-19.

Berdasarkan Data dan Informasi Bencana Indonesia (DIBI), sepanjang tahun 2021 terdapat 2008 kejadian bencana yang terjadi dengan didominasi oleh bencana hidrometeorologi. Ancaman hidrometeorologis tersebut antara lain berupa banjir, longsor, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, cuaca dan iklim ekstrim, gelombang ekstrim atau gelombang laut berbahaya serta abrasi.

Presiden dalam arahannya menyampaikan, pada tahun 2022 telah terjadi 3.344 bencana, namun yang perlu diperhatikan bahwa bencana yang paling ditakuti juga oleh seluruh negara adalah bencana perubahan iklim, karena menyebabkan frekuensni bencana alam naik drastis begitupun dengan Indonesia menempati 3 teratas rawan bencana dengan 81 persen frekuensi bencana alam.

“Saya mengajak pada seluruhnya, untuk terus siaga dan waspada sebagai kunci mengatasi kebencanaan, dengan mengelola prosedur mulai dari tahap pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana yang harus dikelola dengan baik. Sangat penting mengedukasi masyarakat sebagai langkah-langkah antisipasi untuk meminimalisir korban dan kerugian yang diakibatkan oleh bencana, juga peringatan dini yang harus cepat dengan skenario yang harus disiapkan ketika ada bencana”, ujar presiden.

Ia juga mengingatkan, harus diperhatikan tata ruang dan konstruksi yang harus sesuai dengan kondisi alam, apabila terjadi kerawanan seperti tanah longsor dan potensi bencana lainnnya untuk tidak diberikan izin pembangunan, dan daerah harus menyiapkan kebijakan terkait konstruksi bangunan yang anti gempa.

Presiden berpesan kepada pemerintah daerah dan BPBD harus menjadi ujung tombak penanggulangan bencana mulai dari identifikasi potensi bencana, siapkan pendanaan, serta masukan resiko bencana dalam rencana pembangunan dan investasi. Juga terkait dana bersama bencana yang penting, gunakan sebesar-besarnya untuk masyarakat dengan mensederhanakan aturan dan tepat sasaran.

Dalam laporannya Kepala BNPB Letjen TNI Suhayanto, S.Sos., M.M bahwa RAKORNAS ini dihadiri oleh 4000 peserta yang terdiri dari Menteri Kabinet Indonesia Maju, Gubernur, Bupati, Walikota dan Kepala Pelaksanaka BPBD se-Indonesia. Menurutnya kegiatan RAKORNAS yang juga diisi dengan pameran teknologi kebencanaan ini dapat menginisiasi mengenai alat-alat penanggulangan bencana dalam negeri yang sesuai dengan karakteristik bencana di Indonesia.

Disampaikan bencana non alam yang terjadi di Indonesia seperti Covid-19 serta Penyakit Kuku dan Mulut bisa di tanggulangi dan dikendalikan dengan baik melalui kerjasama dan kolaborasi antar stakeholder.

Bupati H Acep seusai mengikuti RAKORNAS mengatakan, “Alhamdulilah banyak mendapatkan pencerahan dari pak presiden terkait penanggulangan bencana. Mudah-mudahan melalui acara ini dapat memberikan masukan serta solusi penanggulangan bencana di Kuningan.

“Penanggulangan bencana bukan hanya tanggung jawab pemerintah, juga tanggung jawab kita semua sebagai warga negara. Saya berharap dengan adanya Rakornas Penanggulangan Bencana ini, kita dapat saling berbagi pengalaman dan meningkatkan kapasitas dalam menghadapi bencana di masa yang akan datang,” pungkas Acep.**